JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengakselerasi transformasi digital di sektor pertanahan dan tata ruang nasional. Salah satu langkah strategis yang kini mendesak dilakukan adalah Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan dan Ruang untuk mendukung integrasi data spasial yang lebih akurat, terbuka, dan terintegrasi.

Penyelenggaraan IGT ini menjadi fondasi utama dalam membangun basis data spasial yang komprehensif. Melalui peta tematik pertanahan dan tata ruang yang saling terhubung, Kementerian ATR/BPN bertujuan menghilangkan tumpang tindih pemanfaatan lahan serta mempermudah verifikasi status tanah secara real-time.

Langkah percepatan ini mencakup beberapa fokus utama:

• Integrasi Peta Lahan dan Tata Ruang: Menyelaraskan peta hak atas tanah (HGB, SHM, HGU) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital guna memastikan kepastian hukum investasi.
• Modernisasi Layanan Pertanahan: Mengoptimalkan ekosistem layanan elektronik seperti Sertipikat Elektronik, Pengecekan Sertipikat, dan Informasi ZNT (Zona Nilai Tanah).
• Penguatan Infrastruktur Data Spasial (JIDS): Memastikan interoperabilitas data antar instansi pemerintah daerah maupun pusat melalui platform geoportal yang andal.

Dengan hadirnya IGT Pertanahan dan Ruang yang terstandardisasi, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat menghadirkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, efisien, serta mampu memangkas birokrasi perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.